Menilik Keraton di “Venesia dari Timur”

Dalam beberapa tahun terakhir, Venesia dari timur yang merupakan julukan dari Kota Palembang, terus mengalami perkembangan yang pesat dan cukup dikenal dalam lingkup Internasional. Kota yang terkenal dengan makanan khas pempek ini  juga sering menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan acara nasional maupun internasional, seperti SEA GAMES 2012, ISLAMIC SOLIDARITY 2013, dan bahkan Palembang dipercaya untuk menjadi tuan ruamah ASIAN GAMES pada tahun 2018 mendatang. Dalam menanggapi hal ini pemerintah juga telah berusaha mengembangkan sektor pariwisata Palembang guna menunjang daya tarik kota sebagai tuan rumah dan juga demi upaya meningkatkan pendapatan daerah. Palembang mempunyai beberapa ikon dan landmark yang dikenal seperti Jembatan Ampera, kerajinan songket, pempek, pulau kemaro, museum-museum peninggalan Kerajaan Sriwijaya, bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya.

gerbang bkb

Salah satu bangunan peninggalan pada masa kerajaan dan kolonial Palembang yang juga menjadi ikon kota ini adalah Benteng Kuto Besak (BKB) yang terletak langsung di koridor Sungai Musi dan berbatasan langsung dengan Sungai Musi yang memiliki akses langsung ke pusat kota. BKB merupakan kawasan tertua di Palembang. (Diarta, 2009).

Kawasan Benteng Kuto Besak mulai dibangun pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan merupakan keraton Kesultanan Palembang yang tatanan bangunannya seperti keraton di Jawa dengan bangunan yang menghadap ke arah selatan.

Setelah Kesultanan Palembang Darussalam runtuh, kawasan tersebut diambil alih oleh Belanda dan digunakan untuk kepentingan Belanda. Setelah masa kolonialisme penjajahan Belanda berakhir, kawasan Benteng Kuto Besak pada masa pasca kemerdekaan digunakan sebagai pusat pemerintahan dan militer, tempat wisata, perdagangan dan jasa, serta prasarana penunjang lainnya seperti masjid dan rumah sakit. (Salsabila S, 2009)

bkb from musiKawasan benteng ini terdiri atas sebuah pelataran yang luas dengan latar belakang deretan pohon palem di halaman Benteng Kuto Besak yang menyatu dengan menara air Kantor Wali Kota Palembang.  Kuto Besak merupakan satu-satunya bangunan yang paling kokoh, dan terletak di lokasi yang sangat strategis pada masa Kesultanan Palembang. Benteng Kuto Besak berdiri kokoh dengan panjang 288,75 meter dan lebar 183,75 meter. Adapun ketinggian dari benteng tersebut adalah 9,99 meter  dengan ketebalan 1,99 meter. Di setiap sudut benteng terdapat bastion (benteng pertahanan), namun ada satu bastion yang terletak di sudut benteng arah barat laut bentuknya lebih besar dibandingkan dengan ketiga bastion lainnya. Ketiga bastion yang sama bentuknya tersebut merupakan ciri khas Benteng Kuto Besak.  Di sisi Timur, Selatan, dan Barat Benteng Kuto Besak terdapat pintu masuk. Pintu masuk utama yang menghadap sungai Musi disebut lawang kuto, sedangkan pintu masuk lainnya disebut lawang buritan. Benteng Kuto Besak terletak di pusat Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya terletak di sebelah utara Sungai Musi. Areal ini dibatasi dengan Sungai Sekanak yang terletak di sebelah barat, Sungai Tengkuruk yang terletak di sebelah timur, dan Sungai Kapuran di sebelah utara. (Kepariwisataan Prov. Sumsel)

front bkb

Menilik sejarah, Benteng Kuto Besak dibangun selama 17 tahun, dimulai pada tahun 1780 M dan diresmikan pemakaiannya pada hari Senin tanggal 21 Februari 1797 M. Benteng Kuto Besak pada awalnya adalah bangunan keraton yang pada abad XVIII menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besak diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah pada tahun 1724-1758 dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Bahauddin yang memerintah pada tahun 1776-1803. 

bkb tempo dulu

Sultan Mahmud Bahauddin ini adalah seorang tokoh kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besak. Belanda menyebut Kuto Besak sebagai nieuwe keraton (keraton baru).

Kesultanan Palembang dari tahun 1812 hingga 1821 dihadapkan pada beberapa kali peperangan. Peperangan pada 1812 behadapan dengan Inggris, sedangkan pada tahun 1819 terjadi dua kali peperangan melawan pihak kolonial Belanda. Puncaknya terjadi pada perang tahun 1821. Pada peperangan itu penguasa Palembang pada waktu itu yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II harus mengakui keunggulan Belanda, sehingga di buang ke Ternate. Peristiwa tersebut menjadi akhir kedaulatan Palembang sebagai sebuah kesultanan yang merdeka. Berbagai peperangan tersebut, menyebabkan terjadinya “turun-naik” penguasa Palembang antara kakak-adik (Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Sultan Ahmad Najamuddin II). Begitu pula singgasana tempat mereka berkuasa. Penguasa sah akan berkedudukan di keraton Kuto Besak, sedangkan sultan yang diturunkan menempati keraton Lamo yang berada di sebelahnya. Begitu pula hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan Belanda kedua sejak akhir tahun 1816 (Farida, 2012: 94-140) (Farida, 2013).

Mulanya, Palembang memiliki beberapa keraton sebelum keraton Kuto Besak berdiri. Keraton pertama dikenal dengan nama Kuto Gawang berkedudukan di lokasi PT. Pupuk Sriwijaya. Pasca dibumihanguskannya keraton tersebut, penguasa Palembang pada waktu itu mendirikan keraton yang terletak di daerah Beringin Janggut sekarang ini. Keraton berikutnya adalah keraton Lamo (kini menjadi lokasi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II). Keraton yang terakhir adalah Kuto Besak.  Keraton Kuto Besak adalah simbol kerajaan, tempat sultan memerintah seluruh wilayah kerajaannya, yang membentang dari Ampat Lawang dan Rejang di sebelah barat, Rawas di sebelah utara, Kisam dan Makakau di selatan, serta Pulau Bangka-Belitung di sebelah timur. Kedudukan tersebut telah berlangsung sejak keraton itu berdiri.

Kuto Besak Lambang Kekuasaan Sultan

Keberadaan Kuto Besak sebagai keraton utama tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam masa-masa sulit yang dihadapi oleh Kesultanan Palembang, khususnya pada masa peperangan. Dalam sejarah keraton itu, dihadapkan pada beberapa kali kondisi peperangan, baik posisi keraton sebagai lokasi peperangan, maupun sebagai benteng pertahanan. Peristiwa pertama terjadi pada April 1812, yaitu saat ekspedisi armada Inggris di bawah pimpinan Kolonel Gillespie yang mengakibatkan Sultan Badaruddin II terpaksa mundur ke uluan (Bailangu) (Thorn, 2004: 141).

Pasca mundurnya Sultan Badaruddin II ke uluan, Pangeran Adipati yang didukung Inggris, naik tahta dan mendiami Kuto Besak. Akan tetapi, Residen Inggris yang bernama Mayor Wiliam Robison merubah strategi, dengan melakukan pendekatan kepada Sultan Badaruddin II yang melakukan perlawanan sengit dari uluan. Robison menyadari bahwa pendekatan militer yang dilakukan Inggris bersama-sama dengan Sultan Najmauddin II tidak akan efektif menaklukkan Badaruddin II. Langkah yang diambilnya adalah melakukan pendekatan, dan perundingan dengan Sultan Badaruddin II. Usaha itu membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perjanjian kedua belah pihak pada 29 Juni 1813. Tindak lanjut dari perjanjian tersebut, Sultan Badaruddin II kembali naik tahta (13 Juli 1813), dan menduduki keraton Kuto Besak. Sedangkan, Sultan Najamuddin II terpaksa harus kembali ke keraton Lamo. Akan tetapi, kondisi tersebut hanya berlangsung selama satu bulan. Kembali Sultan Badaruddin II harus meninggalkan Kuto Besak, karena kebijakan Robison ditolak oleh penguasa Inggris di Batavia yaitu Letnan Gubernur Raffles (Bastin, 1954: 74-75, Farida: 2012: 99-114).

Lima tahun kemudian hal yang sama kembali terjadi. Di bawah pemerintahan Belanda pascamundurnya Inggris (1816), Komisaris Muntinghe membagi kekuasaan atas Kesultanan Palembang antara Sultan Badaruddin II (Sultan Tuo), dan Sultan Najamuddin II (Sultan Mudo). Akibatnya, Sultan Najamuddin II harus keluar dari Kuto Besak, yang segera akan di huni Sultan Tuo. Semua ini terjadi karena pemerintah kolonial Belanda lebih menyukai Sultan Tuo yang menjadi musuh Inggris, berbeda dengan Sultan Mudo yang naik tahta atas perkenan Inggris. Dengan demikian, peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya penguasa Palembang pada waktu itu adalah Sultan Tuo. Jadi, kekuasaan seorang sultan juga disimbolkan pada “lokasi” tempat ia memerintah. Sejak itu, Sultan Badaruddin II (Sultan Tuo) berkuasa atas Kesultanan Palembang, sampai kekuasaannya berakhir dengan didudukinya keraton Kuto Besak pada Juni 1821. Kesultanan Palembang pada tahun 1819 dihadapkan pada dua kali peperangan melawan kolonial Belanda. Pada peperangan pertama (Juni), keraton Kuto Besak menjadi markas utama. Dalam pertempuran itu, laskar Palembang mengarahkan serangannya dari keraton kepada kapal-kapal Belanda yang tengah ditempatkan di depan keraton. Di pihak lain, serdadu Belanda mengerahkan tembakan meriam (ukuran 4kg-12kg) dari darat, dan kapal perang (Ajax, Eendracht dan Ebbe, kapal Elizabeth, kapal-kapal lainnya, ditambah perahu-perahu). Serangan dahsyat ditujukan kepada keraton yang menjadi tempat pertahanan laskar Palembang. Akan tetapi, serangan itu tidak mampu menembus kokohnya tembok keraton. Bahkan untuk membuka gerbangnya, mereka telah mengerahkan berbagai cara, namun tetap tidak berhasil sehingga posisi mereka terjepit. Peristiwa itu menimbulkan keheranan pada semua anggota pasukan Belanda. Kerugian yang diderita pihak Belanda adalah 9 terbunuh, dan 78 orang serdadu terluka. Pada peperangan kedua (Oktober 1819), Kuto Besak tidak terjamah oleh pihak musuh (Belanda), karena laskar Palembang telah berhasil menghalau armada pasukan Belanda dari benteng terkuatnya yaitu benteng Pulau Kemaro (Farida, 2012: 194-199, 229-232).

Kejayaan keraton Kuto Besak harus berakhir dengan dibuangnya Sultan Badaruddin II dan kerabatnya ke Ternate. Sultan dan seluruh laskar Palembang tidak mampu membendung serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh armada dan pasukan Belanda, di bawah pimpinan Jenderal Mayor de Kock pada peperangan Juni 1821. Sebelum meninggalkan keraton, Sultan telah memerintahkan untuk menghancurkan benda-benda berharga yang terdapat di dalam keraton, agar tidak jatuh ke tangan pasukan Belanda. Itulah sebabnya, setelah keraton dikuasai pasukan Belanda, mereka hanya menemukan beberapa keping uang, emas, buku-buku, dan beberapa barang lainnya, serta 74 pucuk meriam (Bataviasche Courant, Rabu, 11 Juli 1821).

Sultan Badaruddin II dan keluarganya dibuang, maka Kesultanan Palembang memasuki era baru. Penguasa Belanda pada waktu itu menaikkan Prabu Anom (putera Sultan Najamuddin II) sebagai sultan Palembang. Timbul pertanyaan, apakah sultan yang terakhirnya ini berdiam di keraton Kuto Besak? Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diangkat secara resmi pada 1 Juli 1821, Sultan Najamuddin III, dan Susuhunan menempati bangunan yang berjarak satu kali tembakan dari keraton Kuto Besak (Bataviasche Courant, 18 Desember 1824 nomor 51). Sementara itu, Kuto Besak difungsikan sebagai tempat kediaman Residen R. Keer, dan penampungan empat ratus serdadu Belanda.

Jadi, jelaslah bahwa keraton Kuto Besak adalah lambang supremasi sultan. Terbukti dengan tidak ditempatkannya Sultan dan Susuhunan di keraton itu, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah kolonial Belanda. Kuto Besak dijadikan markas besar tempat mereka melakukan berbagai aktifitas, sekaligus perlindungan dari serangan penduduk Palembang. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada waktu itu, bahwa hanya keraton Kuto Besak satu-satunya bangunan paling besar dan kokoh. Di sisi lain, kondisi keraton Lamo tidak bisa diharapkan karena bangunannya lebih memprihatinkan. Kekuasaan kolonial Belanda di Palembang diserahterimakan dari Residen R. Keer kepada Komisaris Van Sevenhoven (sebelumnya menjabat sebagai residen di Cirebon) pada akhir 1821, Beberapa kebijakan yang ditempuhnya, antara lain melanjutkan penataan ulang pemerintahan, keamanan, dan infrastruktur di Palembang (ANRI, Bundel Palembang no 47.6). Keamanan, dan pemerintahan dikendalikan oleh pihak Belanda, karena sebagai sultan, Namuddin III tidak memiliki kekuatan dan kekayaan pascadibuang bersama-sama dengan Susuhunan ke Cianjur (1819-1821). Untuk mengamankan wilayah ibu kota Palembang, pemerintah Belanda menambah pasukan keamanan dari angkatan laut maupun darat. Mereka menempatkan kapal Zeepaard, Ajax, Venus, Zeevaluwe, dan Emma serta perahu-perahu di di depan keraton Kuto Besak. Pengamanan Kuto Besak ekstra ketat, karena keraton itu merupakan pusat pemerintahan, keamanan, maupun tempat tinggal pemerin tah di Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; Kielstra, 1892: 100).

Realisasi Keraton Kuto Besak menjadi Benteng

Setelah pemerintahan Belanda berjalan beberapa bulan di Kesultanan Palembang, mereka memandang perlu membangun sebuah benteng yang representatif sebagai usaha memantapkan kekuasaan. Sejak itu dicanangkan pembangunan benteng yang diberi nama Frederik. Jenderal Mayor de Kock sebagai orang yang memimpin ekspedisi Belanda menaklukkan Palembang, menyetujui pembangunan benteng tersebut.

Persetujuan itu ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan tersebut. Hasilnya dipaparkan oleh Komisaris J.I. van Sevenhoven dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Nomor: 27 tertanggal 12 Juni 1822. Disebutkan bahwa pembangunannya akan berlangsung selama empat tahun. Sebagai sebuah benteng dari sebuah kekuasaan yang besar, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu, bahan material yang diperlukan juga sangat besar, antara lain: 9-24 juta potong batu laut, lima belas juta bata kecil, 68 ribu batu lantai ukuran besar dan kecil. Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah sebanyak 184 ribu genting, 250 ton kapur, dan alat pencetak batu dalam jumlah yang besar, serta tidak kurang dari tiga puluh tungku pemanggang. Pembangunan dengan bahan baku yang besar tersebut, otomatis membutuhkan tenaga kerja yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menempuh beberapa cara, antara lain, pertama melakukan lelang atas berbagai pekerjaan dalam pembangunan tersebut, kedua, melimpahkan pengadaan kayu, dan kuli (Sebesar 58 persen dari kebutuhan kuli) dibebankan kepada Sultan, sedangkan total jumlah kuli yang diperlukan adalah 600 orang. Kedua cara di atas sulit dilakukan karena tidak ada yang tertarik mengikuti lelang tersebut. Sultan Najamuddin III tidak mampu mengerahkan jumlah tenaga kerja yang mencapai 350 orang yang akan bekerja selama empat tahun. Kendala lain yang menghadang adalah tidak adanya tanah yang cocok untuk pembuatan bata bata, dan genting di sekitar ibu kota Palembang. Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lebak, maka di ibu kota Palembang tidak mudah menemukan kayu, baik kayu untuk dijadikan bahan bangunan, maupun kayu untuk bahan bakar. Dengan demikian, bahan-bahan tersebut harus didatangkan dari daerah uluan dengan menggunakan perahu. Tidak kurang dari 25 ribu perahu untuk mengangkut berbagai bahan baku tersebut. Di tempat asalnya, juga memerlukan kuli tambahan untuk menebang kayu, mengangkut, pertukangan kayu, dan batu. Akibatnya, kebutuhan kuli melonjak mencapai seribu orang per hari. Mampukah jumlah tersebut dicapai? Sedangkan matagawe (pekerja) di Kesultanan ini hanya berjumlah sekitar delapan ribu orang (ANRI, Besluit van Govenour Generaal, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, Bundel Algemeen secretarie).

Penduduk Palembang maksimal hanya mampu bekerja di proyek tersebut selama tiga bulan dalam setahun. Sebagian dari mereka juga dibebani tugas lain yaitu membereskan tugas-tugas di gudang-gudang milik Belanda, membersihkan jalan, dan keraton. Jadi, banyak sekali kendala yang menghadang jika proyek pembangunan benteng tetap dilaksanakan.  Berbagai kesulitan yang akan dihadapi apabila proyek pembangunan benteng Frederik diteruskan, Sevenhoven menyatakan keberatannya kepada gubernur jenderal. Menurut analisis Sevenhoven, bahwa jika proyek tersebut tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi kondisi penduduk Palembang pada waktu itu sangat sensitif akibat kalah perang, dan kehilangan pemimpinnya. Untuk itu Sevenhoven memberikan solusi, yaitu menyodorkan keraton Kuto Besak sebagai pengganti benteng Frederik. Menurutnya, Kuto Besak sangat sesuai untuk dijadikan benteng yang sudah terbukti mampu menampung 400 orang serdadu. Selain itu, didekatnya dapat dibangun rumah untuk para para perwira, dan pejabat tinggi Belanda. Bangunan di bagian tengah keraton dapat dijadikan tempat tinggal Sevenhoven selaku residen (ANRI, Besluit van Govenour Generaal, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, Bundel Algemeen secretarie; Bataviaasch Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821).

Berdasarkan hasil penelitian Kapten van der Wijck terhadap keraton Koto Besak, dinyatakan bahwa sarana pertahanan keraton belum memadai untuk dijadikan sebagai pengganti benteng Frederik, namun, jika pembangunan benteng Frederik dilanjutkan akan terbentur dana yang sangat besar. Jalan yang terbaik adalah menggunakan salah satu bagian dari keraton sebagai benteng. Cara itu dinilai lebih hemat tenaga kerja, material dan biaya. Berbagai kajian tersebut, mendorong pemerintah Belanda meninjau ulang kebijakan untuk membangun benteng Frederik di ibu kota Kesultanan Palembang. (Farida, 2013)

Berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal de Kock yang semula mendukung pembangunan benteng, menarik dukungannya. Ia menyadari betapa berat beban yang akan dipikul oleh pemerintah Belanda jika pembangunannya tetap dipaksakan. Selanjutnya, Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan penetapan keraton Palembang sebagai benteng pertahanan. Fungsinya adalah untuk melindungi para pejabat dan garnisun Belanda di Palembang dari serangan penduduk. Mereka berkeyakinan bahwa merupakan suatu kesalahan besar jika residen, dan para pegawai sipil tinggal di luar benteng (ANRI, Besluit van Governour Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, Bundel Algemeen Secretarie). Penamaan itu terus berlangsung selama masa pendudukan Belanda di Indonesia, dan terus berlangsung sampai dengan sekarang. (Farida, 2013)

Keraton Kuto Besak menduduki posisi yang sangat strategis di Kesultanan Palembang. Sejak didirikan oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1780), maka Kuto Besak menjadi keraton sultan-sultan yang berkuasa di Palembang. Kehadiran bangsa asing (Inggris dan Belanda) sebagai penguasa di Palembang, menjadi bagian penting dalam “turun-naiknya” sultan-sultan di kerajaan ini. Berbagai peristiwa tersebut, juga ditandai dengan keraton tempat kedudukan para sultan tersebut. Sultan yang berkuasa atas “restu” Belanda, maka sultan tersebut bertahta di keraton Kuto Besak. (Farida, 2013)

Perubahan nama dan fungsi keraton Kuto Besak, tidak dapat dilepaskan dari peran peran pihak kolonial (Belanda). Sebagai pihak yang menang, mereka membutuhkan tempat yang “cocok” dari berbagai segi, antara lain: kekokohan, kekuatan dari bangunan tersebut, sekaligus berada pada posisi yang strategis. Mereka membutuhkan tempat berlindung dari berbagai ancaman keamanan dari penduduk Palembang. Pilihan yang tepat untuk itu adalah menguasai Kuto Besak. Pilihan tersebut juga untuk menunjukkan bahwa merekalah penguasa di Kesultanan Palembang, meskipun kedudukan sultan tetap dipertahankan. Rakyat Kesultanan Palembang secara terpaksa dihadapkan pada kenyataan, bahwa mereka kehilangan simbol supremasi sultan. Keputusan itu juga berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah kolonial tersebut membangun benteng Frederik (Farida, 2013)

Saat ini, masyarakat Palembang khususnya, dan Sumatera Selatan umumnya,  hanya mengetahui bahwa bangunan yang sangat bersejarah itu sebagai “benteng” dengan sebutan singkatnya yakni “BKB”. Padahal sobat positif,  hakikatnya dari sejarah, BKB adalah sebuah keraton terbesar, dan bahkan menjadi saksi bisu di saat-saat terakhir berdirinya Kesultanan Palembang sebagai bangsa yang berdaulat. So, penting kan mengetahui sejarah bangsa ini, jika tidak, mungkin kita hanya akan menjadi generasi yang asal ikut saja, tanpa mengetahui latar belakang dan ilmu yang ada di balik setiap kisah perjalanan bangsa ini. Yuk, cintai sejarah Indonesia!

Rizka Hidayati

Dentist, traveler, writer, painter, social worker

Leave a Reply